Jakarta, 29 November 2024 – Jumat pukul 18.30 WIB, bertempat di Ruang Auditorium Siwabessy Gedung Prof. dr. Sujudi lantai 2 Kementerian Kesehatan Jalan H.R. Rasuna Said Blok X.5 Kav.4-9 Jakarta telah dilaksanakan penyerahan penerima Penghargaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri kepada satuan kerja terpilih di lingkungan Kementerian Kesehatan RI, dimana salah satunya penerima penghargaan dengan kategori baik sekali adalah Poltekkes Kemenkes Palembang. Piagam penghargaan diterima langsung oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Palembang ( Bapak M. Taswin, S.Si., Apt., MM., M.Kes ) yang didampingi oleh Wakil Direktur II (Ibu Dra. Ratnaningsih Dewi Astuti, Apt., M.Kes).
Acara ini adalah merupakan bentuk apresiasi kepada satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan RI dalam melakukan pelayanan publik dengan tingkat sangat baik dan baik kepada masyarakat. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan mendapatkan penghargaan atas kinerja pelayanan publik yang prima. Kategori ini meliputi Penilaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri yang diterima 33 UPT dan Kepatuhan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik yang diterima 36 UPT.
Penghargaan ini merupakan hasil Survei Perilaku Interaksi Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dalam rangka melaksanaan amanat Menteri Kesehatan RI yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI, dari hasil survey tersebut Poltekkes Kemenkes Palembang meraih penghargaan dengan predikat “ sangat baik “.
Predikat ini tentunya tidak didapatkan dengan begitu saja, di balik itu banyak sumbangsih dan pelaku pelayanan publik di Poltekkes Kemenkes Palembang itu sendiri yang tentunya dalam komando dan pengawasan Direktur secara berkala.
Harapannya dengan predikat ini Poltekkes Kemenkes Palembang tetap melaju meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan mengedepankan implementasi Zona Integrasi (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
(Reported by Listrianah, M.Kes)